7 Larangan PNS di Tahun Politik

341

Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan himbauan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar tujuh larangan selama Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.

Dalam edaran tersebut tertulis jika PNS harus menjaga netralitas selama tahun politik mengingat akan digelarnya pemilu legislatif maupun pemilihian presiden.

Tertulis dalam edaran itu, tertulis dasar hukumnya antara lain a UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB.

Inilah 7 larangan ASN di tahun politik :

  1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
  2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
  3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
  4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.
  5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Paropol.
  6. Dilarang foto bersama calon.
  7. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

Dalam edaran tersebut tertulis jika PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.