Sejarah dan Dasar Pembentukan

Pada masa peralihan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Hindia Belanda pembinaan kepegawaian dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) yang dibentuk berdasarkan  PP No. 11  Tahun 1948 Tanggal 30 Mei 1948 yang berkedudukan di Ibukota Pemerintahan  di Yogyakarta dan untuk Indonesia wilayah bagian timur berkedudukan di Makasar. Sedangkan Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda  No. 13 Tanggal 9 Juni 1948 yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Pokok Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri, serta mengawasi supaya peraturan-peraturan kepegawaian dijalankan dengan tepat.
Sejak pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian dan menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas dan organisasi dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 Tanggal 15 Desember 1950 maka Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) dan Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP) bergabung menjadi satu yang berkedudukan di Jakarta. Peraturan pelaksanaannya disempurnakan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 30/PM/1951 Tanggal 7 April 1951.
Kantor Urusan Pegawai Negeri kemudian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara berdasarkan PP. No. 32 Tahun 1972 yang mengelola kepegawaian lebih lanjut untuk membantu tercapainya kelancaran jalannya pemerintahan.
Kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah diatur penegasan keberadaannya di Kabupaten/Kota melalui UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pertama  UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1)  dan (2) bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini merupakan dasar pertama kali terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong yang sebelumnya hanya merupakan Bagian di bawah Sekretariat Kabupaten Tabalong.
Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang kemudian di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Tabalong yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014.
Dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tersebut, ditegaskan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.